百科

Data Kemenkumham: Ada 5,3 Juta WNA ke Bali Sepanjang 2023

字号+ 作者:quickq电脑版官方下载 来源:娱乐 2025-05-31 20:27:28 我要评论(0)

Denpasar, CNN Indonesia-- Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Bali, mencatat sepanjang tahun 202 quickq破解

Denpasar,quickq破解 CNN Indonesia--

Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Bali, mencatat sepanjang tahun 2023 ada sebanyak 5,3 juta Warga Negara Asing (WNA) yang datang ke Pulau Dewata.

Data itu disampaikan Plh Kepala Kemenkumham Bali, Putu Murdiana saat menerima tim pemantauan Undang-undang Keimigrasian dari Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kantor Kemenkumham Bali, Rabu (31/1).

Data Kemenkumham: Ada 5,3 Juta WNA ke Bali Sepanjang 2023

Data Kemenkumham: Ada 5,3 Juta WNA ke Bali Sepanjang 2023

Putu Murdiana menyampaikan, Bali merupakan salah satu destinasi wisata internasional yang menjadi tujuan utama kedatangan Warga Negara Asing (WNA). Oleh karena itu, pengawasan terhadap keberadaan WNA di Bali menjadi salah satu fokus perhatian Kemenkumham Bali.

Data Kemenkumham: Ada 5,3 Juta WNA ke Bali Sepanjang 2023

ADVERTISEMENT

Data Kemenkumham: Ada 5,3 Juta WNA ke Bali Sepanjang 2023

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kami telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pengawasan terhadap keberadaan WNA di Bali," kata dia, dalam keterangan tertulisnya.

"Di antaranya dengan meningkatkan jumlah petugas imigrasi, meningkatkan penggunaan teknologi informasi, dan meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak terkait," ujarnya.

Sementara Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI dalam kunjungan ke Kemenkumham Bali, dalam rangka diskusi atau konsultasi publik guna pemantauan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6, Tahun 2011 tentang keimigrasian.

Staff Ahli Komisi III DPR RI, David H. Tenggara menyampaikan, diskusi ini dilakukan untuk memberikan sedikit gambaran tim pemantauan terhadap Undang-undang ini dibentuk oleh DPR RI dalam rangka pengawasan, karena pengawasan sudah menjadi fungsi DPR RI.

Lebih lanjut, dalam pemantauan pelaksanaan Undang-undang DPR RI telah melaksanakan beberapa rapat maupun konsultasi bersama dengan beberapa stakeholder di pusat, dengan Direktur Jenderal Imigrasi, dengan Politeknik Keimigrasian, akademisi maupun ke masyarakat termasuk dengan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR).

"Undang-undang keimigrasian merupakan salah satu Undang-undang yang penting untuk menjaga kedaulatan negara dan keamanan nasional. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa Undang-undang ini dilaksanakan secara efektif dan efisien," ujar David.

(kdf/wiw)

1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。

相关文章
  • Optimalisasi Aset Negara, PPKGBK Resmi Kelola Balai Sidang JCC Secara Mandiri

    Optimalisasi Aset Negara, PPKGBK Resmi Kelola Balai Sidang JCC Secara Mandiri

    2025-05-31 19:17

  • Emiten Tambang Low Tuck Kwong (MYOH) Sebar Dividen USD8 Juta, Telisik Jadwalnya!

    Emiten Tambang Low Tuck Kwong (MYOH) Sebar Dividen USD8 Juta, Telisik Jadwalnya!

    2025-05-31 18:52

  • Emiten Milik TP Rachmat Ini Mantap Ekspansi Energi Terbarukan

    Emiten Milik TP Rachmat Ini Mantap Ekspansi Energi Terbarukan

    2025-05-31 18:38

  • Daftar 7 Vitamin yang Jarang Diketahui, Apa Saja?

    Daftar 7 Vitamin yang Jarang Diketahui, Apa Saja?

    2025-05-31 17:57

网友点评