Pemerintah Resmikan RUU TNI, Ini Dampaknya ke Iklim Investasi

JAKARTA,quickq最新版 DISWAY.ID --Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meresmikan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) pada Kamis 20 Maret 2025, tidak ayal telah menjadi perdebatan panjang di kalangan publik.
Selain itu, tidak sedikit yang mengkhawatirkan dampak dari pengesahan revisi UU TNI ini kepada kondisi perekonomian di Indonesia.
Menurut Ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, perluasan peran ini berpotensi memengaruhi sektor strategis yang dikelola BUMN, seperti energi, logistik, dan telekomunikasi.
BACA JUGA:DPR Terburu-buru Sahkan Revisi UU TNI, Amnesty International Khawatir Kembalinya Dwifungsi Militer
BACA JUGA:KPK Tahan 2 Tersangka Korupsi LPEI, Kerugian Negara Capai Rp11,7 Triliun
"Investor luar maupun domestik mungkin mempertanyakan dua hal. Pertama, sejauh mana intervensi militer akan mengubah tata kelola BUMN, dan apakah keberadaan TNI dalam lembaga sipil akan menciptakan ketidakpastian regulasi atau risiko geopolitik," ujar Achmad ketika dihubungi oleh Disway pada Kamis 20 Maret 2025.
Di sisi lain, Achmad menambahkan, dominasi militer dalam lembaga sipil berisiko memicu sentimen "kekerasan" yang dikhawatirkan mengaburkan prinsip transparansi dan kompetisi usaha.
"Investor mungkin ragu jika kebijakan BUMN dianggap terlalu bias pada agenda keamanan, alih-alih efisiensi bisnis," ucap Achmad.
Selain itu, penambahan tugas TNI dalam penanggulangan siber, bencana, dan perlindungan WNI di luar negeri (Pasal 7 Ayat 15-16) turut memengaruhi alokasi anggaran.
Jika anggaran pertahanan tidak cukup fleksibel, penambahan tugas ini bisa menggeser pos-pos lain yang vital bagi pemulihan ekonomi, seperti infrastruktur atau subsidi energi.
BACA JUGA:Komdigi Prediksi Trafik Jaringan Seluler Naik hingga 20% saat Libur Lebaran
BACA JUGA:Kemkomdigi Hentikan Layanan Internet dan Penyiaran Selama 24 Jam saat Hari Nyepi di Bali
"Operasi siber, misalnya, membutuhkan investasi besar di teknologi dan pelatihan SDM," ujar Achmad.
Menurut Achmad, revisi UU TNI tidak bisa dilihat sebagai kebijakan yang terisolasi.
- 1
- 2
- »
相关文章
Retoris.id Soroti Peran R&D dalam Meningkatkan Daya Saing Industri Nasional
Warta Ekonomi, Jakarta - Di tengah tekanan kompetisi global dan percepatan transformasi digital, Res2025-06-12Presiden Turki Erdogan dan Istrinya Tiba di Halim, Sigap Memayungi Prabowo
JAKARTA, DISWAY.ID- Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan beserta Ibu Emine Erdogan telah tiba di Ba2025-06-12- JAKARTA, DISWAY.ID- Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemant2025-06-12
BI dan LPS Longgarkan Suku Bunga, Permata Bank: Perlu Disertai Insentif Fiskal
Warta Ekonomi, Jakarta - Chief Economist Permata Bank, Josua Pardede, menyambut positif langkah Bank2025-06-12Dibalik Gagal Bebas Habib Rizieq dari Penjara, Ternyata Ada Pihak yang Bermanuver Gunakan...
Warta Ekonomi, Jakarta - Habib Rizieq Shihab tidak dibebaskan. Padahal masa penahanan sudah berakhir2025-06-12Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Terbaru 2025, Klaim Saldo JHT Online di JMO dan Lapak Asik
JAKARTA, DISWAY.ID –Cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan terbaru 2025 bisa dilakukan dengan be2025-06-12
最新评论