JAKARTA,quickq/app DISWAY.ID --Rencana legalisasi judi kasino telah sukses menuai kritik dari berbagai pihak.

Terkini, Wakil Ketua MPR Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA juga turut menyampaikan kritiknya akan rencana legalisasi judi kasino ini.

Menurut Hidayat, perjudian sendiri apapun bentuknya sudah bertentangan dengan nilai-nilai konstitusi yang tertuang dalam UUD NRI 1945, atau dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (1) UUDNRI 1945.

BACA JUGA:Apa Itu Rekening Dormant yang Diblokir PPATK? Simak Penjelasannya

BACA JUGA:Perkuat Pariwisata, Prabowo Sambut Baik Rute Baru Penerbangan Bangkok–Surabaya–Medan

“Perjudian segala jenisnya, termasuk kasino dan judi online (judol) jelas ditolak (konstitusi),” tegas Hidayat di Jakarta, pada Sabtu 17 Mei 2025.

Hal serupa juga turut diungkapkan oleh Ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat.

Menurutnya, banyak negara yang justru mengalami ledakan kasus kecanduan setelah legalisasi dilakukan.

“Biaya sosial pun naik. Mulai dari produktivitas yang menurun, angka perceraian yang naik, utang yang membengkak, hingga tekanan mental dan bunuh diri,” ujar Achmad ketika dihubungi oleh Disway, pada Senin 19 Mei 2025.

Selain itu, Achmad juga menambahkan bahaa ketika negara menarik pajak dari judi, ia juga harus menyiapkan anggaran untuk kesehatan mental, layanan sosial, dan program rehabilitasi.

BACA JUGA:Menko PMK Pratikno Kawal Program Siswa Masuk Barak Militer di Jabar

BACA JUGA:Bertemu dengan PM Thailand, Prabowo Bahas Penipuan Online hingga Perdagangan Narkotika

“Jika negara memaksakan legalisasi, maka legitimasi moral negara bisa terguncang. Rakyat bisa melihat negara bukan lagi sebagai pelindung, tapi sebagai pelaku eksploitasi,” pungkas Achmad.

Menurut Achmad, legalisasi judi adalah jalan pintas yang tampak menjanjikan namun berisiko tinggi.

• 1
• 2
• »