IDSurvey, yang beranggotakan PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), PT Sucofindo dan PT Surveyor Indonesia bersama PT Jaminan Produk Halal Indonesia (JPHI) yang merupakan bagian dari Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia resmi menjalin kerja sama strategis melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pada Selasa, 27 Mei 2025. Acara berlangsung di Graha Sucofindo Lantai 8, Jakarta Selatan, dan dihadiri oleh para pemimpin dari masing-masing institusi.

PKS ini ditandatangani oleh Direktur Layanan Industri PT Sucofindo, Budi Utomo, Direktur Komersial PT Surveyor Indonesia, Saifuddin Wijaya, dan Direktur Utama PT JPHI, Erwin A. Hamid. Kolaborasi ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam memperkuat sistem jaminan produk halal nasional dan menjadikan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia.

Dalam sambutannya, Budi Utomo menegaskan bahwa kerja sama ini bukan hanya perjanjian administratif, tetapi merupakan milestone yang menunjukkan keseriusan Indonesia dalam membangun pusat halal dunia.

“Kami optimis melalui PKS ini, kerja sama antara IDSurvey, dan JPHI akan menjadi center untuk mendukung Indonesia khususnya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal sebagai pusat halal dunia,” ujar Budi.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Sucofindo dan Surveyor Indonesia telah memiliki Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) Utama yang berkapasitas untuk melakukan audit halal berskala nasional hingga internasional. Keduanya juga telah memiliki laboratorium pengujian yang diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) berdasarkan standar ISO 17025.

“Tanpa kepercayaan, kredibilitas tidak mungkin diterima oleh pelanggan. Oleh karena itu, pelanggan adalah hal utama dalam setiap layanan kami. Semangat kami dalam mendukung ekosistem halal selaras dengan prinsip ‘wa ta'āwanū ‘alal birri wa at-taqwa—saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan,” tambah Budi.

Ia juga menyampaikan bahwa keyakinan untuk bermitra dengan JPHI didasari oleh kesamaan visi dan misi, serta semangat yang searah dalam mengembangkan industri halal sebagai bagian dari kontribusi untuk Indonesia dan umat secara luas.

Dalam kesempatan yang sama, Saifuddin Wijaya menyampaikan bahwa kerja sama ini menjadi bagian dari strategi menghadapi tantangan besar ke depan, terutama dalam mendukung program prioritas pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).

Baca Juga: Dari MBG hingga Sekolah Rakyat, Pemerintah Dorong Konsolidasi Telekomunikasi untuk Dukung Program Nasional

“Program MBG memerlukan skema sertifikasi halal untuk dapur-dapur penyedia makanan. Jumlahnya luar biasa besar dan targetnya fantastis dengan waktu yang sangat singkat. Maka, kami memerlukan resource yang kuat—penyelia, auditor, dan SDM lain yang tersebar hingga luar Jawa,” jelas Saifuddin.

Ia meyakini bahwa JPHI bisa menjadi mitra penting dalam mendukung rantai pasok SDM untuk kebutuhan penyelia dan auditor halal. Kolaborasi ini dinilai sangat strategis dalam menciptakan ekosistem bersama yang tidak hanya mengejar kuantitas, tetapi juga menjaga dan meningkatkan kualitas layanan sertifikasi halal.

“Kita ingin membangun ekosistem halal yang terintegrasi. Kualitas tetap menjadi prioritas, dan nilainya akan terus kita jaga dan tingkatkan seiring waktu,” pungkasnya.

Sementara itu, Direktur Pengembangan dari Edukasi Wakaf Indonesia (EWI), Roy Renwarin, menyampaikan capaian signifikan dalam menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mendukung ekosistem halal nasional. Sejak Desember 2024, pelatihan intensif untuk penyelia dan auditor halal telah dilakukan secara sistematis dan berbasis standar tinggi.

“Kami telah melatih sekitar 300 penyelia halal, dan saat ini sedang melakukan seleksi terhadap 700 peserta, di mana 80 di antaranya telah mengajukan lamaran sebagai auditor. Proses pelatihan untuk penyelia berlangsung selama satu bulan, sementara pelatihan auditor mencapai dua bulan,” jelas Roy.

Standar waktu pelatihan ini lebih panjang dari rata-rata nasional, sebagai bentuk komitmen untuk mencetak SDM berkualitas tinggi. Roy juga menyampaikan bahwa saat ini terdapat lebih dari 19.800 Pendamping Proses Produk Halal (P3H) yang tersebar secara nasional, terutama di sektor mikro.

Baca Juga: Industri Asuransi Lesu, Taspen Life Tetap Catat Kinerja Keuangan Positif

“Kami format para P3H sebagai tenaga pemasar reguler yang fokus di sektor mikro. Jika hanya 5% dari mereka aktif mengumpulkan data UMKM setiap bulan, kita bisa memperoleh 1.000 data baru setiap bulan. Semua data tersebut akan langsung masuk ke platform yang terintegrasi dengan dashboard LPH dan penyelia,” terang Roy.

Kolaborasi antara JPHI dan IDSurvey ini bukan sekadar kerja sama antar lembaga, melainkan langkah strategis untuk membangun sistem halal yang kredibel, efisien, dan mampu menjangkau seluruh pelosok negeri. Dengan dukungan SDM berkualitas dan infrastruktur yang telah terakreditasi, Indonesia semakin siap menjadi pusat industri halal dunia.

“Langkah ini juga sejalan dengan misi besar pemerintah dalam memperkuat ekonomi syariah dan memperluas jangkauan produk halal nasional ke pasar global,” pungkas Roy.

(责任编辑：探索)