Tanggapi Kasus Oplosan Pertamax, Mantan Komut Pertamina Ahok Ajak Sidang Terbuka!

Mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama atau yang lebih dikenal sebagai Ahok, memberikan pernyataan dalam wawancara khusus kepada Liputan6 SCTV pada Jumat (28/2). Dalam wawancara ini, dibahas isu dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina, Sub Holding, dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) pada periode 2018-2023.

Isu ini mencuat setelah adanya laporan bahwa Pertamina mencampur produk bahan bakar seperti Pertamax dengan zat aditif. Dalam rapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), diakui bahwa zat aditif yang digunakan berasal dari Afton, sebuah perusahaan asal Amerika Serikat. 

Namun, Ahok menegaskan bahwa masalah sebenarnya bukan pada pencampuran zat aditif, melainkan pada praktik pencampuran (blending) antar jenis minyak dengan Research Octane Number (RON) yang berbeda, seperti RON 88 atau 90 yang dicampur dengan RON 92.

Baca Juga: Pertamina Hulu Energi Pacu Produksi Migas, Inovasi Jadi Kunci Wujudkan Asta Cita

Dalam wawancara tersebut, Ahok mengakui bahwa dirinya tidak mengetahui detail teknis mengenai proses pencampuran tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa masalah utama terletak pada sistem pengadaan yang tidak transparan. 

Ahok mencontohkan pengalaman pribadinya saat menangani pengadaan bus di Jakarta. Ia menolak ratusan unit bus yang tidak memenuhi spesifikasi, meskipun hal itu menuai kritik dari banyak pihak.

Ahok menekankan bahwa Pertamina seharusnya memiliki insinyur-insinyur yang mampu menguji kualitas minyak sebelum diterima. Ia mempertanyakan mengapa proses pengujian harus menunggu di Tanjung Priok, padahal seharusnya bisa dilakukan sebelum minyak tersebut masuk ke kapal. 

"Kalau itu terjadi, semua yang terlibat harus dipecat," tegas Ahok.

Ahok juga menyatakan kesediaannya untuk membantu penyelidikan jika dipanggil oleh Kejaksaan. Ia bahkan menawarkan untuk memutar rekaman suara rapat-rapat internal Pertamina di sidang terbuka. 

Baca Juga: Korupsi BBM Pertamina Rugikan Negara Rp968 Triliun, Melebihi Efisiensi Anggaran Prabowo!

"Saya senang membantu dan saya senang kalau di sidang itu semua rekaman rapat saya diputar. Biar seluruh rakyat Indonesia mendengarkan apa yang terjadi di Pertamina," ujarnya.

Ahok berharap dengan keterbukaan ini, masyarakat dapat memahami apa yang sebenarnya terjadi di balik tata kelola Pertamina, termasuk alasan di balik kemarahannya terhadap praktik-praktik yang tidak transparan. 

Ia menegaskan bahwa sebagai pimpinan, ia tidak mungkin mengecek semua hal secara detail, seperti penerimaan buku tulis atau pembelian beras, karena hal itu seharusnya menjadi tanggung jawab ratusan ribu pegawai Pertamina.