Terkait Kasus Izin Holywings, DPRD DKI Sebut Hal Itu Dijadikan Pelajaran
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono meminta Pemprov DKI Jakarta belajar dari kasus manipulasi izin usaha Holywings.
"Makanya, ini momentum yang baik bagi Pemprov DKI untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh atas kinerja Pemprov dalam melakukan pengawasan terhadap usaha-usaha seperti itu. Momentum ini harus kita jadikan ruang yang baik untuk kita evaluasi. Sehingga kejadian serupa tidak berulang," katanya, Jumat (1/6/2022).
Baca Juga: Ganjar Dikritik Gegara Wadas, Anies Dipuji Gegara Holywings
Menurut dia, penting juga bagi Pemprov DKI duduk bersama pelaku usaha, terutama usaha serupa Holywings. Antara Pemprov DKI dengan pelaku usaha harus ada komitmen bersama untuk melaksanakan fungsi masing-masing sesuai aturan yang ada.
"Harus dibangun komitmen bersama. Bahasanya begini, lu boleh cari untung, tapi juga jangan melanggar aturan. Itu hal yang normatif saja. Nggak ada yang luar biasa. Tapi saya ingin katakan, pengusaha itu tidak akan berani melanggar aturan ketika pengawasannya ketat. Nggak mungkin akan berani. Karena konsekuensinya usahanya nggak akan jalan," katanya.
Pelanggaran-pelanggaran justru terbuka peluangnya terjadi lantaran lemahnya pengawasan di lapangan. Para pelaku usaha pada dasarnya menyadari bahwa pelanggaran aturan berpotensi mengakibatkan penindakan oleh petugas.
"Kenapa nggak jalan usahanya, karena pasti akan dilakukan penindakan ketika ada pelanggaran. Karena selama ini lalai, karena selama ini abai melakukan pengawasan di lapangan maka terjadi pelanggaran," katanya.
Baca Juga: Presiden Jokowi Dibuat Sulit Keluar dari PDIP, Gibran Rakabuming Jadi Sebabnya
Pentingnya evaluasi menyeluruh praktik pengawasan perizinan akan menghindari kucing-kucingan atau bahkan kongkalikong antara petugas dan pengelola usaha. Sehingga semakin menyuburkan pelanggaran.
"Semacam kucing-kucingan bahkan mungkin di lapangan terjadi kongkalikong, kan kita nggak ngerti. Dan peluang itu sangat terbuka terjadi kongkalikong di lapangan," ungkapnya.
下一篇:Pemprov DKI Kukuhkan BMPS, Anies Baswedan: Tanggung Jawab Kita Mencerdaskan Kehidupan Bangsa
相关文章:
- Soroti Fenomena Pengunjung dari Citayam dan Bojong Gede, Wagub DKI: Jaga Ketertiban dan Kebersihan
- Kasus Organ Vital Bau Ikan Asin Fairuz, Polisi Panggil Galih Ginanjar
- Soal Jabatan Fungsional TNI, Dwifungsi ABRI Hidup Lagi?
- Terima Pendaftaran Gibran Sebelum Revisi PKPU, KPU hingga Anwar Usman Digugat Rp 1 Triliun!
- Terungkap Alasan Erma Diturunkan Jabatannya Usai Viral Video 'Pabrik Elit Bayar Lembur Syulit'
- Sedang Tinggi, Ini Gejala Influenza pada Anak yang Bisa Berujung Fatal
- Selain SYL, Polri Juga Periksa Kapolrestabes Semarang Dalam Dugaan Pemerasan Pimpinan KPK
- Pramugari Bocorkan Waktu Terbaik untuk Terbang Tanpa Delay
- Perkuat Keagamaan yang Moderat, Kemenag Kirim 50 Dai Ke Wilayah 3T
- Ditunjuk Jadi Ketua Bappilu Jabar, Gerindra Minta Aries Masrudianto Menangkan Pemilu 2024
相关推荐:
- God's Eye dari BYD vs FSD Tesla, Tesla Kalah karena Kemahalan
- FOTO: Menengok Tren Baju Lebaran di Tanah Abang
- Ada Dugaan Pelanggaran Netralitas, PJ Bupati Muna Barat Dilaporkan Puskapi ke Bawaslu
- Pramugari Bocorkan Waktu Terbaik untuk Terbang Tanpa Delay
- Soroti Fenomena Pengunjung dari Citayam dan Bojong Gede, Wagub DKI: Jaga Ketertiban dan Kebersihan
- Cerita Pria Australia Sudah 100 Kali Kunjungi Korea Utara
- Ditanya Wartawan, Jokdri Cuma Bisa Diam
- Tahan 7 Tersangka Bentrok di Bitung, Polda Sulut Lakukan Pengembangan
- 15 Jenazah Korban Kebakaran Depo Pertamina Plumpang Sudah Teridentifikasi
- Jokowi Ungkap Jenderal TNI Agus Subiyanto Penuhi Aspek Calon Panglima TNI
- Akun X Presiden Dibajak, Muncul Cuitan Soal Bitcoin Jadi Alat Pembayaran Resmi
- Soroti Fenomena Pengunjung dari Citayam dan Bojong Gede, Wagub DKI: Jaga Ketertiban dan Kebersihan
- Biar Mabrur, Jemaah Haji Diminta Punya Solidaritas Bersama
- Ini Alasan Menhub Majukan Cuti Bersama Lebaran 2023
- Yusril Ihza Menduga Pengadilan Tinggi Tak Akan Mengabulkan Putusan PN Jakarta Pusat
- Nama Pengganti Azis Sudah Ada di Kantong Airlangga
- Pakar Hukum: Polisi yang Banting Mahasiswa Harus Dipidana
- Pembentukan Satgas 53 Dipuji, Bukti Jaksa Agung Tegas
- Kunjungan Kerja ke Kalsel, Jokowi resmikan Jalan Nan Sarunai Kabupaten Tabalong
- Bobrok Kemenkeu Terungkap, 13 Ribu Pegawai Belum Lapor Harta Kekayaan